Rabu, 01 Juni 2016

”RAHASIA JABATAN DAN PROFESI” dan contoh kasusnya (KEBIDANAN)




A.      Dasar Hukum yang terkait dengan jabatan dan professi
1.      PP No 10/1966 tentang Wajib simpan rahasia kedokteran
2.      KUHP pasal 322 - Ayat (1) Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia di wajibkan untuk menyimpannya, dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. - Ayat (2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang tertentu, nraka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. Berdasarkan ayat 2 tersebut seorang dokter yang membuka rahasia pasien tidak akan dengan sendirinya dituntut dipengadilan dokter akan dituntut setelah ada pengaduan yang diajukan oleh pihak pasien.
3.      UU 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 57 - Ayat (1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. - Ayat (2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (“Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”) tidak berlaku dalam hal: 1. Perintah undang-undang; 2. Perintah pengadilan; 3. Izin yang bersangkutan; 4. Kepentingan masyarakat; atau 5. Kepentingan orang tersebut
4.      UU 44/2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 : Setiap pasien mempunyai hak  (1) mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
5.      UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tidak menyebutkan secara resmi istilah malpraktek.
6.      Pasal 54 dan 55 UU Kesehatan.
Pasal 54:
(1)   Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.
(2)   Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.
(3)   Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Majelis   Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan keputusan Presiden.
Pasal 55:
(1)   Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.
(2)   Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.      Ketentuan pasal 3 dari PP No 10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran “ bahwa pihak-pihak yang diwajibkan menyimpan rahasia yang dimaksudkan dalam pasal 1 adalah 1.Tenaga kesehatan
8.       menurut pasal 2 peraturan pemerintah no 32 tahun 1996 tentang Tenaga kesehatan adalah sebagai berikut: 
a.       Tenaga kesehatan terdiri dari :
1)      Tenaga medis
2)       Tenaga Keperawatan
3)      Tenaga Kefarmasian
4)      Tenaga Kesehatan Masyarakat
5)      Tenaga Gizi
6)      Tenaga Keterapian Fisik
7)      Tenaga Keteknisan Medik.
b.      Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi.
c.       Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan.
d.      Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker.
e.       Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomology kesehatan, mikrobiologi kesehatan, penyuluhan kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.
f.       Tenaga gizi rneliputi nutrisionis dan dietisien.
g.      Tenaga keterapian fisik meiiputi fisioterapis, okupasiterapis, dan terapis wicara.
h.      Tenaga keteknisan medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.  Mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan, dan orang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
9.      Pasal-pasal 359 sampai dengan 361 KUHP, pasal-pasal karena lalai menyebabkan mati atau luka-luka berat.
10.  Pasal 359 KUHP, karena kelalaian menyebabkan orang mati
11.  Pasal 1365 KUHS, Setiap perbuatan melanggar hokum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian itu, menganti kerugian tersebut.


B.       Kasus malpraktik dalam pelayanan kebidanan
ü  Kasus :
Seorang Ibu Primigravida dibantu oleh seorang bidan untuk bersalin. Proses persalinannya telah lama karena lebih 24 jam, bayi belum juga keluar dan keadaan ibu nya sudah mulai lemas dan kelelahan  karena sudah terlalu lama mengejan. Bidan tersebut tetap bersikukuh untuk menolong persalinan Ibu tersebut karena takut kehilangan komisi, walaupun asisten bidan itu mengingatkan untuk segera di rujuk saja. Setelah bayi keluar, terjadilah perdarahan pada ibu, baru kemudian bidan merujuk ibu ke RS. Ketika di jalan, ibu tersebut sudah meninggal. Keluarganya menuntut bidan tersebut.
                                                       
            Analisa : I

          Ibu tersebut sudah mengalami partus yang lama karena lebih dari 24 jam, seharusny bidan bisa mengetahui penyebab partus lama, apakah ada malpresentasi pada janin, emosi yang tidak stabil pada ibu atau panggul yang kecil sehingga bidan bisa bertindak secepatnya untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi, bukan mementingkan komisi yang membahayakan nyawa ibu dan bayi. Perdarahan itu disebabkan karena atonia uteri akibat partus yang terlalu lama. Atonia uteri hanya bisa bertahan dalam waktu 2 jam setela Post Partum. Dalam kasus tertentu justru Bidan dengan sengaja melakukanya demi uang, dan satu sisi pasien juga tidak mengetahui tentang hak-hak apa yang dapat diperoleh pasien tentang kondisi kesehatannya atau pasien sengaja tidak dikasih tahu informasi yang jelas tentang resiko, tindakan serta prosedur persalinan yang yang seharusnya. Bidan tersebut telah melanggar wewenangan bidan dan melakukan malpraktek.

  •   Jenis : Criminal malpractice yang bersifat negligence (lalai) misalnya kurang hati-hati melakukan proses kelahiran.

1.       Pasal-pasal 359 sampai dengan 361 KUHP, pasal-pasal karena lalai menyebabkan mati atau luka-luka berat. Pasal 359 KUHP, karena kelalaian menyebabkan orang mati : Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan mati-nya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
2.       Pasal 1365 KUHS, Setiap perbuatan melanggar hokum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian itu, menganti kerugian tersebut.

  •  Penyebab : kelalaian bidan dalam melakukan tindakan, hubungan komunikasi kurang dengan keluarga pasien, dan kurangnya pengetahuan terhadap tindakan yang dilakukan.

  •   Upaya yang harus dilakukan oleh bidan adalah:

Dengan adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat tenaga bidan karena adanya malpraktek diharapkan para bidan dalam menjalankan tugasnya selalu bertindak hati-hati, yakni:
1.      Bidan  melakukan informed consent, agar tindakan yang dilakukan tidak merugikan pasien dan keluarga,
2.      Bidan seharusnya melakukan rujukan
3.      Dan tidak memberikan jaminan atau garansi akan keberhasilan usahanya,
4.      mencatat semua tindakan kedalam rekam medik.
5.      Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior atau dokter.
6.      Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya.
7.      Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya.